Ambon–Metro Regional id
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mendesak pemerintah pusat dan daerah agar segera turun tangan menyikapi konflik yang kembali menghangat di wilayah Maluku Tengah. Ia mengingatkan bahwa kehadiran negara tak bisa ditawar-tawar, terutama dalam menjamin rasa aman warga.
“Urusan keamanan ini bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan,” kata Benhur kepada wartawan usai rapat paripurna di Baileo Rakyat, kawasan Karang Panjang, Ambon, Senin, 28 April 2025.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai aparat keamanan cenderung lamban dalam merespons ketegangan yang muncul di beberapa titik konflik. Ia mengkritik pola penanganan yang cenderung reaktif ketimbang preventif.
“Jangan tunggu ada pemalangan jalan atau kekacauan baru bertindak. Negara harus hadir lebih dulu, sebelum semuanya terlambat,” ujarnya.
Benhur menyinggung konflik yang terjadi di wilayah Tulehu dan Tial sebagai contoh ketegangan yang perlu disikapi dengan pendekatan menyeluruh. Menurut dia, penyelesaian konflik harus mengedepankan asas keadilan dan keterbukaan informasi.
“Jangan lihat kasus ini sepotong-sepotong. Ada sebab, ada akibat. Negara hukum tak boleh pilih kasih dalam mengungkap kebenaran,” kata Benhur.
Ia juga meminta Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku segera mengambil langkah konkret untuk meredam situasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap negara. “Rakyat tak boleh dibiarkan hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya menegaskan. (MR)
