Ambon–Metro Regional id
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, menegaskan pihaknya berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam agenda reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah, khususnya di Kecamatan Banda dan Amahai, pada 5–7 September 2025 lalu.
Hal ini disampaikannya kepada Wartawan di kantor DPRD Provinsi Maluku,Senin (15/9/2025)
Menurut Irawadi, reses tersebut merupakan bagian penting dari fungsi representasi DPRD untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat di daerah.
“Intinya, semua aspirasi ini akan kita perjuangkan bersama. DPRD hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Di Kecamatan Banda, kunjungan dilakukan di Desa Slamor (Pulau Pisang/Pulau Shahrir), Desa Nusantara, dan Desa Kampung Baru.
Di Desa Slamor, masyarakat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Meski masalah listrik sudah teratasi setelah PLN membangun PLTD enam bulan terakhir, kebutuhan air bersih masih mendesak.
Selain itu, keterbatasan jumlah siswa membuat penyelenggaraan pendidikan dasar harus ditempuh ke Pulau Naira atau Banda Besar.
Di Desa Nusantara, aspirasi masyarakat difokuskan pada persoalan air bersih dan jalan lingkar Gunung Api yang membutuhkan dukungan lanjutan dari pemerintah.
Sementara di Desa Kampung Baru, warga mendesak bantuan alat tangkap ikan seperti rompong, karena mayoritas penduduk menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Selain itu, Irawadi juga menyoroti pentingnya penambahan armada transportasi laut untuk membuka akses Banda dengan ibu kota kabupaten maupun provinsi.
“Armada yang ada sekarang belum mencukupi. Tambahan kapal sangat diperlukan agar aktivitas masyarakat tidak terhambat,” tegasnya.
Untuk Kecamatan Amahai, reses menyasar Desa Haruru dan Negeri Ruta. Mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani menyampaikan kebutuhan alat pertanian, bibit, pupuk, dan pembangunan jalan usaha tani. Masalah air bersih juga menjadi sorotan, khususnya di Dusun Haruo, Negeri Ruta.
“Air bersih di Dusun Haruo sudah kami masukkan dalam rencana tahun depan, bersama dengan bantuan pertanian lainnya,” jelasnya
Sebagai tindak lanjut, pekan depan Komisi II akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan hasil reses tersebut.
Harapannya, kebutuhan masyarakat bisa segera diintervensi melalui program dan penganggaran daerah.”tutupnya.(MR)
